Kontribusi Agama dalam Kehidupan Politik

Politik adalah pengelolaan kekuasaan dan kebijakan dalam suatu negara yang berkaitan dengan warganya. Kata politik berasal dari bahasa Latin politicus dan Yunani politicos, yang berarti "berhubungan dengan warga masyarakat", berakar dari kata polis (kota).

Agama didefinisikan sebagai ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan, peribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah pergaulan manusia dengan manusia dan lingkungannya. Baik politik maupun agama memiliki kesamaan objek garapan dalam mengelola urusan, namun agama menjangkau cakupan yang lebih luas.

Kontribusi Agama dalam Kehidupan Politik (KB 1)

Agama, khususnya Islam, memberikan kontribusi signifikan dalam kehidupan politik, terutama berkaitan dengan:

1. Prinsip-prinsip Dasar Kekuasaan Politik: Konsep-konsep yang ditawarkan Islam (Al-Qur'an) sebagai panduan bagi umat Islam dalam berpolitik.
2. Kriteria Ideal Pemegang Kekuasaan Politik: Menjelaskan sosok ideal pemimpin politik menurut ajaran Islam.

A. Prinsip-Prinsip Dasar Kekuasaan Politik dalam Islam

Hubungan agama dan politik diajarkan dalam Al-Qur'an, contohnya pada Surah An-Nisaa'/4: 58-59. Dari ayat-ayat ini, ulama merumuskan empat konsep politik utama:

1. Kewajiban Menunaikan Amanah:

   • Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan untuk dipelihara dan dipertanggungjawabkan. Dalam konteks kekuasaan politik, setiap pejabat adalah pengemban amanah rakyat yang harus ditunaikan dengan baik dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan Allah SWT.
   • Amanah kekuasaan politik mencakup usaha mencerdaskan rakyat, membangun mental dan spiritual, serta menciptakan tata sosial yang menyejahterakan (QS Al-Baqarah/2: 151).
   • Sikap amanah adalah ciri orang beriman, lawan dari amanah adalah khianat yang dikecam dalam agama.

2. Perintah Menetapkan Hukum dengan Adil:

   • Pemegang kekuasaan politik wajib menegakkan dan membuat aturan hukum yang adil, tanpa pandang bulu (QS An-Nisaa'/4: 105).
   • Penegakan hukum harus didasarkan pada ajaran Allah dan tidak mengikuti hawa nafsu (QS Al-Maai'dah/5: 48-49).
   • Keadilan dalam hukum berarti memperlakukan semua warga masyarakat secara sama di depan hukum.

3. Perintah Taat kepada Allah, Rasul, dan Ulil Amri:

   • Ulil Amri adalah orang atau kelompok yang diberi mandat dan wewenang untuk mengurus urusan kaum Muslim demi kemaslahatan bersama. Ketaatan kepada ulil amri adalah bagian dari ibadah, selama kebijakan mereka tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunah.
   • Ketaatan kepada Allah dan Rasul bersifat mutlak karena bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunah. Ketaatan kepada ulil amri bersyarat, yaitu tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunah.
   • Ulil amri berwenang mengatur hal-hal yang tidak diatur secara spesifik oleh Al-Qur'an dan As-Sunah.

4. Kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunah:

   • Jika timbul perbedaan pendapat atau masalah baru yang tidak dijelaskan rinci dalam Al-Qur'an dan As-Sunah, solusinya adalah kembali kepada kedua sumber suci tersebut sebagai pegangan hidup yang sempurna (QS Al-Maai'dah/5: 3, Al-An'aam/6: 38).
   • Para ulama melakukan ijtihad berdasarkan hukum pokok Al-Qur'an dan Sunah untuk menyelesaikan masalah kontemporer (misalnya, sistem perbankan).

B. Kriteria Pemegang Kekuasaan Politik yang Baik

Kriteria pemimpin ideal menurut Islam tidak lepas dari sifat-sifat Rasulullah SAW:

1. Shidiq (Jujur / Benar):

   • Memiliki integritas tinggi, selalu berkata, berpikir, dan bertindak secara benar (sinkron).
   • Sifat jujur sangat penting bagi pemimpin, terutama dalam masyarakat paternalistik, agar mendapatkan kepercayaan dan apresiasi dari rakyat.
   • Al-Qur'an memuji orang-orang yang shiddiq sebagai mereka yang diberi nikmat tinggi, disandingkan dengan para nabi (QS An-Nisaa'/4: 69).

2. Amanah (Tepercaya):

   • Mampu mengemban kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan baik.
   • Pengkhianatan terhadap amanah akan membawa dampak negatif dan sanksi, seperti ditunjukkan dalam kisah Fir'aun yang menyalahgunakan kekuasaannya.

3. Tabligh (Menyampaikan):

   • Memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik untuk menyampaikan ide dan rencana kepada warga demi mencapai tujuan bersama.
   • Berkomunikasi dengan perkataan yang "membekas pada jiwa" (QS An-Nisaa'/4: 63) dan selalu mengandung kebenaran (QS Al-Ahzab/33: 70).

4. Fathonah (Cerdas):

   • Memiliki kecerdasan yang majemuk, bukan hanya intelektual (IQ), tetapi juga kecerdasan dalam kepemimpinan.
   • Contohnya adalah kebijaksanaan Nabi SAW dalam menghadapi situasi yang emosional, seperti kasus orang Badui buang air kecil di masjid, yang mengarah pada masuk Islamnya orang tersebut.

5. Keteladanan (Uswah):

   • Mampu menjadi contoh yang baik dalam berbagai aktivitas kebaikan.
   • Nabi Muhammad SAW adalah uswah hasanah (teladan yang baik) dalam segala aspek kehidupan (QS Al-Ahzab/33: 21), yang menjadi salah satu rahasia kesuksesan dakwah Islam.

Peranan Agama dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (KB 2)

Agama Islam, khususnya Al-Qur'an, menawarkan prinsip-prinsip untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa:

1. Prinsip Persatuan dan Persaudaraan:

   • Manusia pada mulanya adalah satu umat (QS Al-Baqarah/2: 213, Yunus/10: 19) yang diciptakan untuk saling membutuhkan.
   • Perbedaan suku, bangsa, dan jenis kelamin adalah natural dan dimaksudkan agar manusia saling mengenal (ta'aruf) dan berlomba dalam kebajikan, bukan untuk berpecah belah (QS Al-Maai'dah/5: 48, Al-Hujuraat/49: 13).
   • Islam mendorong pembentukan ummah wahidah (umat yang bersatu) berdasarkan iman kepada Allah dan nilai-nilai kebajikan.

2. Prinsip Persamaan:

   • Semua manusia diciptakan dari diri yang satu, oleh sebab itu tidak ada perbedaan hakiki (QS An-Nisaa'/4: 1).
   • Tidak ada keutamaan antara satu ras, suku, atau individu atas yang lain kecuali karena ketakwaannya (Hadis Riwayat Muslim).
   • Prinsip ini menegaskan bahwa manusia sama di hadapan Tuhan dan wajib saling menghormati serta menjaga hak asasi.

3. Prinsip Kebebasan:

   • Manusia diberikan kebebasan yang terbatas dan tidak boleh melanggar hak orang lain.
   • Kebebasan Memeluk Agama: Tidak ada paksaan dalam memilih agama (QS Al-Baqarah/2: 256, Yunus/10: 99-100). Iman yang tulus datang dari kesadaran, bukan paksaan.
   • Kebebasan Berpendapat: Allah menganugerahkan kemampuan berbicara (QS Ar-Rahmaan/55: 1-4), sehingga manusia bebas menyampaikan pikiran. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh etika: dilarang berbohong, memfitnah, mengolok-olok, dan berprasangka buruk (QS An-Nur/23: 11-18, Al-Hujurat/49: 11-12).

4. Prinsip Tolong-menolong:

   • Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan.
   • Diperintahkan untuk tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, serta dilarang tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran (QS Al-Maai'dah/5: 2).
   • Sikap saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran (QS Al-Ashr/103: 1-3) adalah perwujudan tolong-menolong yang memperkokoh kehidupan sosial.

5. Prinsip Perdamaian:

   • Dalam masyarakat majemuk, perdamaian sangat penting untuk merajut persatuan.
   • Islam menganjurkan mendamaikan dua kelompok Mukmin yang berperang, dan bersikap adil terhadap semua pihak, bahkan kepada yang berbeda agama selama tidak memerangi (QS Al-Hujuraat/49: 9-10, Al-Mumtahanah/60: 8).

6. Prinsip Musyawarah:

   • Musyawarah adalah sarana penting untuk menyelesaikan masalah dan membangun persatuan. Berasal dari kata syawara yang berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah, lalu berkembang menjadi mengeluarkan pendapat yang baik.
   • Diperintahkan dalam Al-Qur'an untuk mengambil keputusan dalam rumah tangga (QS Al-Baqarah/2: 233) dan dalam urusan publik (QS Ali-Imran/3: 159, Asy-Syura/42: 38).
   • Etika musyawarah meliputi berlaku lemah lembut, tidak kasar, memaafkan, dan bertawakal kepada Allah.
   • Objek musyawarah adalah segala sesuatu yang belum diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunah.
   • Nabi Muhammad SAW mempraktikkan musyawarah dengan berbagai cara, kadang mengikuti mayoritas (Perang Uhud), kadang berbeda (kasus tawanan perang Badar), menunjukkan fleksibilitas dalam prosedur, dengan kualitas hasil tetap menjadi fokus utama. Musyawarah harus berdasarkan kebebasan, keadilan, dan persamaan hak dalam berpendapat.

Poin Penting

• Politik adalah pengelolaan kekuasaan dan kebijakan negara yang berkaitan dengan warga.
• Agama adalah sistem keimanan, ibadah, dan tata pergaulan yang lebih luas dari politik.
• Amanah dalam politik berarti melaksanakan tanggung jawab kekuasaan dengan baik dan adil.
• Keadilan hukum mewajibkan perlakuan setara bagi semua warga tanpa hawa nafsu.
• Ketaatan kepada Ulil Amri bersyarat, tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunah.
• Shidiq, Amanah, Tabligh, Fathonah, dan Keteladanan (Uswah) adalah kriteria pemimpin ideal menurut Islam.
• Prinsip persatuan dan persaudaraan menekankan manusia sebagai "satu umat" yang diciptakan untuk saling mengenal.
• Prinsip persamaan menegaskan semua manusia mulia di sisi Allah berdasarkan ketakwaannya, bukan asal-usul.
• Kebebasan beragama dan berpendapat adalah hak asasi, namun dibatasi oleh etika dan tidak boleh memaksa.
• Tolong-menolong dalam kebajikan dan perdamaian adalah pondasi persatuan.
• Musyawarah adalah metode syariat untuk menyelesaikan masalah, dengan mengedepankan kebebasan, keadilan, dan kualitas pendapat.

Tes Formatif 1 — Kegiatan Belajar 1

Tes Formatif 2 — Kegiatan Belajar 2