MKWN4101 - Modul 3

Masyarakat Beradab dan Sejahtera

Konsep masyarakat beradab dan sejahtera sangat terkait dengan civil society dan masyarakat madani.

Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sejumlah individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu, bergaul dalam jangka waktu yang lama sehingga menimbulkan kesadaran pada diri setiap anggotanya sebagai suatu kesatuan.

Ciri-ciri masyarakat:

1. Manusia hidup bersama.
2. Bergaul selama jangka waktu yang cukup lama.
3. Adanya kesadaran bahwa setiap anggotanya merupakan bagian dari kesatuan.

Asal Usul Pembentukan Masyarakat

Manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon), yang memiliki fitrah untuk hidup bersama dan berinteraksi dengan orang lain. Interaksi ini melahirkan hubungan sosial yang menumbuhkan kesadaran akan keberadaan orang lain. Karena potensi konflik, diperlukan aturan atau norma untuk menjaga ketertiban.

Tiga unsur pokok pembentuk masyarakat:

1. Individu-individu yang membangun kelompok.
2. Hubungan sosial.
3. Aturan atau norma.

Struktur masyarakat (struktur sosial) adalah jalinan antara unsur-unsur sosial pokok seperti kaidah, lembaga, kelompok, dan lapisan sosial. Dinamika sosial mencakup proses sosial dan perubahan sosial.

Civil Society dan Masyarakat Madani

Istilah ini merupakan terjemahan dari civil society (Bahasa Inggris) dan masyarakat madani (Bahasa Arab).

1. Civil Society: Muncul di Inggris pada awal kapitalisme modern, diidentifikasi sebagai ruang kebebasan bagi wiraswastawan dari campur tangan pemerintah. Dalam wacana kontemporer, merujuk pada lembaga non-pemerintah (NGO) yang bebas dari kekuasaan negara untuk menyuarakan hak warga negara.
2. Masyarakat Madani: Merujuk pada masyarakat Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW. Madinah berarti masyarakat beradab yang taat hukum. Masyarakat madani yang dideklarasikan Nabi adalah masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis, berdasarkan takwa kepada Allah dan didasari perjanjian, kesepakatan, kontrak, dan janji setia yang mencerminkan kerelaan dan musyawarah.

Meskipun berbeda asal-usul, kedua konsep ini memiliki semangat yang sama: masyarakat yang adil, terbuka, demokratis, sejahtera, dan memiliki kualitas keadaban warga yang tinggi.

Prinsip-Prinsip Masyarakat Beradab dan Sejahtera

Masyarakat madani adalah reformasi terhadap praktik yang merendahkan nilai-nilai universal manusia, seperti masyarakat jahiliah yang tidak adil atau pemerintahan despotik dan tiranik.

Prinsip-prinsip masyarakat madani:

1. Keadilan: Menegakkan keadilan adalah kemestian fitrah dan sunnatullah. Praktik ketidakadilan dikutuk keras dalam Islam.
2. Supremasi Hukum: Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu ("atas" atau "bawah"), bahkan kepada yang dibenci, sesuai dengan amanah dalam QS An-Nisaa’: 58 dan QS Al-Maai'dah: 8.
3. Egalitarianisme (Persamaan): Tidak mengenal dinasti geneologis, keutamaan dihargai berdasarkan prestasi (takwa), bukan keturunan, ras, atau etnis (QS Al-Hujuraat: 13). Ini mendorong keterbukaan dan partisipasi warga dalam menentukan pemimpin dan kebijakan publik.
4. Pluralisme: Sikap menerima kemajemukan sebagai karunia Allah yang memperkaya budaya. Diwujudkan dalam toleransi dan saling menghormati antaretnis, suku, maupun agama (QS Yunus: 99, QS Al-An’aam: 108).
5. Pengawasan Sosial: Diperlukan untuk menjaga manusia tetap dalam kebaikan fitrahnya. Dilakukan secara individu maupun kelembagaan, berlandaskan prinsip husnu al-dzan dan asas praduga tak bersalah (QS Al-‘Ashr: 1-3).

Peran Umat Beragama dalam Mewujudkan Masyarakat Beradab dan Sejahtera

Mewujudkan masyarakat beradab dan sejahtera membutuhkan usaha bersama semua elemen masyarakat, termasuk umat beragama.

Indonesia sebagai Bangsa yang Plural

Indonesia adalah bangsa yang plural, kaya akan keberagaman etnis, tradisi, adat istiadat, seni, budaya, dan agama. Meskipun plural, bangsa ini disatukan oleh pengalaman sejarah yang sama (penjajahan) dan diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika: kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan.

Kesatuan kebangsaan ini pertama kali dideklarasikan melalui Sumpah Pemuda 1928, dan kemudian diperkuat dengan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. Nurcholish Madjid menyebut Pancasila sebagai kalimatun sawa (landasan bersama) yang mampu merangkum pluralitas agama dan sosial di Indonesia, sebanding dengan Piagam Madinah yang menjadi landasan toleransi antarkelompok di Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW.

Peran Umat Beragama

Hubungan antar umat beragama di Indonesia secara umum baik, meskipun terdapat potensi gesekan. Peran umat beragama sangat penting untuk meretas jalan menuju masyarakat madani yang adil, terbuka, dan demokratis.

"Tidak ada perdamaian di antara bangsa-bangsa tanpa adanya dialog antaragama; tidak ada perdamaian di antara agama-agama tanpa adanya dialog antara umat beragama; tidak ada dialog antara umat beragama tanpa ada investigasi dasar (fondasi) agama-agama." — Hans Kung

Beberapa peran umat beragama:

1. Menumbuhkan saling pengertian: Melalui dialog intensif yang bertujuan mencapai pemahaman bersama, menghilangkan rasa takut dan tidak percaya, serta membangun hubungan yang didasari rasa saling percaya.
2. Melakukan studi agama: Untuk menghayati ajaran agama, membangun suasana iman yang dialogis, menumbuhkan etika pergaulan, menghilangkan bias antarumat beragama, menghancurkan eksklusivisme, menumbuhkan kesadaran pluralisme, dan solidaritas untuk mengatasi masalah sosial.
3. Menumbuhkan sikap demokratis, pluralis, dan toleran: Sejak dini melalui pendidikan.
4. Mengerahkan energi bersama: Mewujudkan cita-cita masyarakat madani.

Hak Asasi Manusia dan Demokrasi

Masyarakat beradab dan sejahtera tidak akan terwujud tanpa penghormatan terhadap HAM dan demokrasi. Keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Pengertian dan Sejarah HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah wewenang dasar manusia sebagai manusia untuk melakukan, meninggalkan, memiliki, mempergunakan, atau menuntut sesuatu baik materi maupun non-materi. Menurut Leah Levin, HAM adalah klaim moral yang tidak dapat dicabut dan melekat pada setiap individu karena kemanusiaannya.

"Hak asasi manusia berarti klaim moral yang tidak dipaksakan dan melekat pada diri individu berdasarkan kebebasan manusia." — Leah Levin

HAM adalah hak yang dimiliki semua manusia tanpa memandang ras, etnis, atau agama. Kebebasan dalam HAM tidak absolut, dibatasi oleh kebebasan orang lain. Konsep HAM sudah ada sejak zaman Yunani Kuno dan berkembang melalui berbagai kesepakatan internasional seperti Magna Carta (1215), The Oretition of Right (1628), Konstitusi Amerika (1791), Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Perancis (1789), hingga puncaknya pada Universal Declaration of Human Rights oleh PBB (1948).

HAM dan Islam

Islam telah memuat nilai-nilai universal kemanusiaan jauh sebelum deklarasi HAM modern, baik dalam Al-Qur'an maupun sunah Rasulullah. Pidato Haji Wada' Nabi Muhammad SAW menegaskan kesucian darah, harta benda, dan kehormatan manusia. Islam menekankan persamaan manusia, keutamaan dinilai dari ketakwaan, dan menolak diskriminasi ras. Nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam bahkan mempengaruhi pemikiran humanis Renaisans seperti Giovanni Pico della Mirandola.

HAM dalam Islam

Islam melindungi hak-hak dasar manusia sebagai bentuk penghormatan terhadap nilainilai kemanusiaan:

1. Hak Hidup: Hak dasar yang dilindungi Islam (QS Al-Maai'dah: 32, QS Al-Israa’: 33). Membunuh satu manusia tanpa kesalahan sama dengan membunuh seluruh manusia.
2. Hak Milik: Islam melindungi harta individu maupun kolektif (QS Al-Baqarah: 188).
3. Hak Kehormatan: Manusia adalah makhluk mulia. Islam melarang saling menghina, mencela, mencaci maki, atau membuka aib orang lain (QS Al-Hujuraat: 11-12). Islam meninggikan orang yang berilmu dan berbuat kebaikan.
4. Hak Persamaan: Semua manusia dipandang sama di sisi Allah, hanya takwa yang membedakan (QS Al-Hujuraat: 13, QS Al-Israa’: 70).
   • Persamaan hak dalam hukum: Tidak ada diskriminasi; semua diperlakukan sama atas dasar kebenaran (QS Al-Maai'dah: 8).
   • Persamaan hak memprotes penyelewengan: Islam menjamin hak warga untuk menuntut keadilan dari penguasa yang zalim.
   • Persamaan kedudukan dalam pemerintahan: Islam menjamin hak partisipasi tanpa memandang agama atau jenis kelamin (QS Al-Hujurat: 13, Piagam Madinah ayat 18).
5. Hak Kebebasan: Manusia lahir dalam kondisi fitrah (suci) dan bebas. Islam menentang perbudakan dan segala bentuk penindasan yang membatasi kebebasan manusia. Islam membebaskan manusia dari perbudakan melalui berbagai cara. Kebebasan dalam Islam bersifat bertanggung jawab dan tidak mengganggu kebebasan orang lain.
   • Kebebasan berekspresi: Wajar adanya perbedaan pendapat, namun harus produktif dan tidak memecah belah (Piagam Madinah ayat 23).
   • Kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat: Terjamin secara individual maupun kolektif, termasuk hak berorganisasi (QS Saba’: 46).
   • Kebebasan beragama: Tidak ada paksaan dalam agama, keyakinan yang berbeda harus dihormati (QS Al-Baqarah: 256, QS Yunus: 99, Piagam Madinah ayat 25).
   • Kebebasan bermusyawarah: Untuk memecahkan masalah dan sinkronisasi perbedaan pendapat (QS Ali Imran: 159, QS As-Syuura: 38).
   • Kebebasan berpindah tempat: Islam tidak melarang perpindahan tempat untuk mencari kehidupan yang lebih baik (QS Al-Baqarah: 36, Ali bin Abi Thalib).

Demokrasi: Pengertian dan Sejarah

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos (rakyat) dan cratos (kekuasaan), berarti kekuasaan oleh rakyat. Konsep ini telah dikenal sejak abad ke-5 SM.

Poin Penting

• Masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup bersama, berinteraksi, dan memiliki kesadaran sebagai satu kesatuan, didorong oleh fitrah manusia sebagai makhluk sosial.
• Masyarakat beradab dan sejahtera serupa dengan konsep civil society dan masyarakat madani, yang menjunjung keadilan, keterbukaan, dan demokrasi.
• Prinsip-prinsip masyarakat madani meliputi keadilan, supremasi hukum, egalitarianisme, pluralisme, dan pengawasan sosial.
• Indonesia adalah bangsa yang plural dengan Pancasila sebagai kalimatun sawa yang menyatukan keberagaman, sebanding dengan Piagam Madinah.
• Peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat madani meliputi menumbuhkan saling pengertian, dialog, studi agama, menumbuhkan sikap toleran, dan kerja sama.
• Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar inheren manusia yang wajib dilindungi. Islam telah menegaskan nilai-nilai HAM jauh sebelum deklarasi modern.
• HAM dalam Islam meliputi hak hidup, hak milik, hak kehormatan, hak persamaan (dalam hukum, memprotes, dan pemerintahan), serta hak kebebasan (berekspresi, berpikir, berpendapat, beragama, bermusyawarah, dan berpindah tempat).
• Demokrasi dan HAM adalah dua hal yang saling terkait dan tidak terpisahkan dalam mewujudkan masyarakat yang beradab dan sejahtera.

Tes Formatif 1 — Kegiatan Belajar 1

Tes Formatif 2 — Kegiatan Belajar 2

Tes Formatif 3 — Kegiatan Belajar 3